Kota Kinabalu, 23 Januari 2025 — Mengawali tahun anggaran baru, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi penggunaan anggaran dana SILN sekaligus menyusun perencanaan anggaran dana SILN dan Sanggar Bimbingan untuk DIPA Atdikbud tahun 2025 untuk SIKK, SIKL (Sekolah Indonesia Kuala Lumpur), dan SIJB (Sekolah Indonesia Johor Bahru) yang diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 20 Januari 2025, di SIJB.
Acara dihadiri oleh Wakil Kepala Perwakilan (DCM) Kuala Lumpur, Ibu Rossy Verona, Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) Kuala Lumpur, Prof. Muhammad Firdaus, Tim BKHM Kemendikdasmen RI, Achmad Habib Yoes Agusta Putra dan Aryo Kapela, seluruh Kepala Sekolah SILN se-Malaysia, serta perwakilan bendahara masing-masing sekolah.
Pada pertemuan tersebut, perwakilan SIKK mendapat apresiasi dari Prof. Muhammad Firdaus terkait laporan anggaran dana SILN 2024. Beliau memaparkan bahwa laporan penggunaan dana SILN tahun 2024 sudah diterima dengan baik dengan realisasi 100 persen.
Lebih lanjut, Atdikbud menyampaikan bahwa anggaran siln sikk tahun 2025 disetujui dan mengalami kenaikan kurang lebih sebesar 1 persen dibanding tahun sebelumnya. Penggunaan dana anggaran tahun 2025 adalah untuk belanja barang operasional lainnya, belanja persediaan barang konsumsi, belanja langganan telepon, belanja langganan daya dan jasa lainnya, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan kendaraan dinas SIKK, perawatan van perpustakaan SIKK, belanja bahan, dan belanja bahan nonoperasional.
Dalam arahannya, Ibu Rossy Verona menyampaikan tiga hal terkait perencanaan penggunaan dana SILN tahun 2025. Pertama, khusus SIKK, anggaran difokuskan untuk perbaikan sarana dan prasarana gedung SD, SMP, dan SMA. Sementara untuk Gedung SMK, tidak direkomendasikan dan belum menjadi prioritas untuk diperbaiki karena bangunan dedung masih baru dan bangunan belum diresmikan. Kedua, biaya kunjungan mata pelajaran pilihan dan kegiatan sejenis dikembalikan kepada komite sekolah atau orang tua siswa. Ketiga, komposisi RAB 2025 diubah sesuai dengan skala prioritas sesuai arahan.
Dalam kesempatan ini, pihak BKHM juga melaporkan adanya barang milik negara (BMN) yang belum tercatat dan masih layak pakai. Koordinasi akan dilakukan dengan Pak Aryo dari BKHM untuk memperbarui data Barang Milik Negara (BMN) yang ada.
BMN yang kondisinya rusak dan tidak tercatat dapat dihapuskan, dengan syarat laporan atau berita acara penghapusan dilakukan. Penghapusan BMN yang tercatat memerlukan pembentukan tim terlebih dahulu dengan pengajuan kepada BKHM dan menunggu surat keputusan penghapusan.
BKHM menyarankan SIKK untuk berkoordinasi dengan Konsul jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu terkait usulan penghapusan tagihan cukai pintu dan cukai tanah (Pajak Bumi dan Bangunan) kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (DBKK) Malaysia. Koordinasi dengan DBKK tersebut perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa SIKK bukanlah Lembaga profit.
Rapat ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perencanaan dan penggunaan anggaran yang lebih terarah dan sesuai dengan prioritas kebutuhan institusi pendidikan yang ada.